Menanti UU 'Omnibus Law'

Setelah sekitar tiga bulan setelah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan adanya Undang-Undang (UU) yang kerap disebut Sapu Jagat atau dengan istilah omnibus law, akhirnya draf RUU Cipta Kerja yang sebelumnya disebut Cipta Lapangan Kerja tersebut diserahkan ke DPR RI, Rabu (12/2). Surpres beserta naskah akademik dan draf diterima oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dan dua wakilnya, Azis Syamsudin dan Rachmat Gobel.

Penyerahan RUU Omnibus Law ini tak tanggung-tanggung, sebanyak enam menteri ikut mengantar. Keenam menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Banyak orang yang belum paham apa dan bagaimana yang disebut UU Omnibus Law itu? Pakar Hukum Tata Negara, Fahri Bachmid, mengatakan di dalam dunia ilmu hukum, konsep omnibus law merupakan suatu konsep produk hukum (bill) Sapu Jagat yang berfungsi untuk mengonsolidir berbagai tema, materi, subjek dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik (umbrella act).

Menurut Fahri, sesuai teori perundang-undangan ketika Bill itu di undangkan, maka membatalkan beberapa aturan hasil pengabungan/kompilasi serta substansi materinya dinyatakan tidak berlaku lagi, baik sebagian maupun keseluruhan dari materi muatan undang-undang itu, inilah hakikat dari consolidation law.

RUU Cipta Kerja ini akan mengatur beberapa ketentuan. Dikutip dari penjelasan omnibus law Kementerian Koordinator Perekonomian, UU Cipta Kerja terdiri dari 11 klaster. Rinciannya, klaster penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan pemberdayaan dan perlindungan UMKM, kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, investasi dan proyek pemerintah serta kawasan ekonomi dan kawasan industri.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah melengkapi surpres, draf, dan naskah akademik omnibus law Cipta Kerja. Dia pun menyerahkan kepada DPR untuk dibahas sesuai mekanisme.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginginkan agar RUU Cipta Kerja ini bisa cepat diselesaikan sehingga tujuan untuk kemudahan investasi bisa terlaksana mengingat banyak UU dan peraturan yang selama ini tumpang tindih, bahkan Presiden mengatakan kita terlalu banyak UU yang mengatur satu soal. Berulang kali Kepala negara mengingatkan jajaran kementerian terkait untuk memangkas peraturan yang menghambat laju investasi modal ke dalam negeri, demi untuk roda perekonomian dan pembangunan.

Bagaimana target penyelesaian secepatnya yang pernah disebut Jokowi bahkan 100 hari kerja sejak pelantikan? Dan ini tak bisa dicapai karena 100 hari kerja itu baru pada penyelesaian draf akademik saja. Dengan penyerahan draf akademik itu, kita berharap DPR dan Pemerintah membahasnya secara sekesama dan meminimalisir berbagai kekhawatiran masyarakat, termasuk kalangan buruh yang pada saat bersamaan penyerarahan draf, menggelar aksi demo di DPR

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan, sesuai mekanisme, DPR akan menggelar rapat pimpinan, dilanjutkan rapat Badan Musyawarah, kemudian rapat paripurna. Puan mengatakan pembahasan akan melibatkan tujuh komisi di DPR. Namun, Puan belum memastikan apakah RUU itu akan dibahas oleh Badan Legislasi atau panitia khusus (Pansus).

Kita tentu berharap, pembahasan ini juga melibatkan kalangan terkait, sehingga UU yang digadang sebagai sapu jagat ini benar-benar sesuai dengan harapan kita bersama yakni terciptanya regulasi yang jelas dan saling mendukung, bukan tumpang tindih seperti selama ini.

Apalagi secara konsep, omnimbus law sudah terbukti efektif di Amerika Serikat khususnya di bidang perpajakan hingga menekan defisit 496 miliar dolar AS dan juga di negara sekawasan Vietnam.