Menaker Harap Penambahan PMI Sektor Formal di Hong Kong

Menaker memastikan komitmen pemerintah dalam melindungi dan meningkatkan hak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong. Pemerintah mengusulkan adanya peningkatan hak-hak PMI berupa upah minimum PMI, jam kerja dan hari libur, serta proses pengurusan visa yang mudah, cepat, dan adil.

Dia menambahkan, perlindungan hak PMI lainnya mencakup adanya waktu istirahat tanpa gangguan, baik di siang maupun malam hari. Menurutnya, dengan istirahat yang cukup akan berdampak baik untuk kesehatan dan kemampuan kerja mereka.

"Saya ingin Pemerintah Hong Kong agar dapat menetapkan peraturan terkait jam kerja dan waktu istirahat bagi Pekerja Domestik Asing," jelasnya.

Ida meminta dukungan P3MI dan agensi penempatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di Hong Kong untuk lebih meningkatkan dan memastikan pelindungan terhadap hak hak pekerja migran Indonesia. Menurutnya hal tersebut dapat mencegah masalah PMI seperti berpindah pemberi kerja sebelum menyelesaikan kontrak kerjanya.

"Kita berharap dengan terwujudnya kenaikan besaran upah bagi PMI dapat menanggulangi kasus PMI yang menjadi kaburan karena tidak menyelesaikan kontrak kerja," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....