Memperbaiki Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan rendah berdampak pada karakter siswa. Misalnya, siswa menantang dan mencekik guru. Ada juga murid memukul guru hingga meninggal. Semua ini merupakan hasil sistem pendidikan nasional. Ini tidak hanya murid, tetapi juga guru, tata kelola, kurikulum, sarana, dan prasarana.

Warga juga lalu mudah percaya berita bohong, tanpa menganalisis lebih lanjut. Para siswa menjadi intoleran. Riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah menyebutkan, 43,88 persen mahasiswa dan pelajar intoleran. Padahal, menurut seorang wanita tuna netra pertama yang memiliki gelar sarjana, Helen Keller, pencapaian tertinggi dari pendidikan adalah sikap toleran. Tak heran banyak sekolah Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK), dulu bernama sekolah internasional atau sekolah nasional plus mendatangkan guru dari luar.

Perbaiki

Untuk membenahi mutu pendidikan perlu dilakukan antara lain evaluasi terhadap anggaran yang sejak 2014 hingga 2019 sudah mencapai Rp2.094 triliun. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kerap kali mengatakan, penggunaan anggaran pendidikan belum optimal. Pemerintah Daerah sendiri dibiarkan untuk melanggar UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49, mereka wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari APBD, di luar gaji pendidik.

Meskipun ada Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bahkan Bidikmisi untuk perguruan tinggi, persentase peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) kurang dari satu persen empat tahun terakhir. Sebab sekolah negeri didominasi siswa dari golongan ekonomi atas. Kemudian, pembangunan unit sekolah belum berdasarkan data. Banyak daerah yang daya tampung sekolah di atas jumlah usia sekolah.
Halaman Selanjutnya....