Melorotnya IPK Indonesia

Sementara itu, penurunan demokrasi yang dikontribusikan pada varieties of democracy menggambarkan korupsi politik masih terjadi secara mendalam dalam sistem politik di Indonesia. Mengutip data penindakan KPK Februari 2019, sebanyak 252 tersangka korupsi merupakan anggota DPR dan DPRD.

Sedangkan kenaikan dua poin pada World Justice Project - Rule of Law Index perlu dilihat sebagai adanya upaya perbaikan supremasi hukum.

Rilis indeks persepsi korupsi ini penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi kebijakan pemberantasan korupsi ke depan. Merosotnya indeks persepsi korupsi Indonesia itu disebabkan persepsi negatif masyarakat terhadap perilaku koruptif di internal pemerintahan dan lembaga negara.

Pungutan liar (pungli) dan penggunaan koneksi untuk mendapatkan privilege layanan publik, masih marak terjadi.

Integritas aparat penegak hukum masih belum optimal, serta money politic masih merajalela. Turunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia itu juga menunjukkan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah hanya bertumpu pada kacamata ekonomi dan investasi, tanpa mengindahkan faktor integritas.
Halaman Selanjutnya....