Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis
Partai Politik -- Hukum Jangan Jadi Pembenar Atas Tindakan yang Langgar Demokrasi

Megawati: Reformasi Lahir untuk Wujudkan Negara Hukum

Foto : ANTARA/M Risyal Hidayat

Nyalakan api saat rakernas -- Presiden ke-5 RI yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kiri) didampingi Ketua DPP PDIP Puan Maharani (kedua kanan) Bendahara Umum Olly Dondokambey (kanan) menyalakan api di kaldron saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDI Perjuangan di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Jumat (24/5). Rakernas ke-V PDIP Perjuangan yang dihadiri 4.859 orang itu bertemakan Satyam Eva Jayate, Kebenaran Pasti Menang.

A   A   A   Pengaturan Font

Megawati juga berbicara soal pemimpin otoriter populis. Berpijak dari pemikiran seorang pemikir kebhinekaan Sukidi, Megawati menyebut belakangan terjadi anomali dalam demokrasi di Indonesia. Anomali dalam demokrasi itu, kata dia, melahirkan kepemimpinan paradoks dan otoritarian.

"Terjadinya anomali demokrasi, secara gamblang dijelaskan oleh Dr. Sukidi, seorang pemikir kebhinekaan yang disegani. Sosok cendekiawan ini menjelaskan fenomena kepemimpinan paradoks yang memadukan populisme dan Machiavelli, hingga lahirlah watak pemimpin authoritarian populism (otoriter populis)," kata Megawati.

Dalam karakter kepemimpinan yang demikian, lanjut Megawati, hukum dijadikan pembenar atas tindakan yang sejatinya tidak memenuhi kaidah demokrasi. "Di sinilah hukum menjadi alat, bahkan pembenar dari ambisi kekuasaan itu. Inilah yang oleh para pakar disebut dengan autocratic legalism (legalisme otokratis)," sambung Presiden Kelima RI tersebut.

Menurut Megawati, solusi untuk menyelesaikan anomali dalam demokrasi bukan mencabut hak rakyat, melainkan menerapkan adagium Vox Populi Vox Dei bahwa suara rakyat merupakan suara Tuhan sehingga perlu dihargai.


Redaktur : Sriyono
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top