Mayoritas Website Pemerintah dan Universitas di Indonesia Tak Ramah Difabel

Amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 telah menyentuh berbagai faktor yang dibutuhkan tersebut. Keberadaan unit layanan disabilitas di perguruan tinggi dapat menyambut keterlibatan itu. Kampus dapat didorong agar lebih inklusif sehingga berpeluang menyediakan sumber daya manusia yang dapat mendukung aksesibilitas teknologi informasi, misalnya programmer dengan disabilitas netra.

Dari sisi kelembagaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu menyediakan portal khusus sebagai rujukan desain universal dalam Bahasa Indonesia. Panduan aksesibilitas website selama ini masih terbatas dalam Bahasa Inggris. Kemudahan merujuk panduan akan memperluas peluang untuk menyiapkan ekosistem informasi digital yang aksesibel.

Peran Komnas Disabilitas

Komisi Nasional Disabilitas yang baru beroperasi juga dapat mengawal panduan tersebut untuk menjembatani hak dan praktik layanan teknologi informasi yang aksesibel.

Salah satu contoh baik untuk ditiru misalnya adalah https://www.gov.uk/ yang aksesibel bagi hampir semua ragam disabilitas.
Mereka memiliki mekanisme kontrol terhadap aksesibilitas teknologi informasi. Keterkaitan antara aturan dan panduan dapat menjamin aksesibilitas teknologi informasi di semua subdomain dan konten mereka.
Halaman Selanjutnya....