Mayoritas Website Pemerintah dan Universitas di Indonesia Tak Ramah Difabel

Dari sisi finansial, ketimpangan kesejahteraan membayang-bayangi keberdayaan penyandang disabilitas. Sekitar 82% penyandang disabilitas di negara berkembang hidup di bawah garis kemiskinan. Dari segi kebijakan, pengabaian akan keterlibatan penyandang disabilitas masih kentara. Hanya 14 dari 70 daerah di Indonesia yang melibatkan penyandang disabilitas dalam musyawarah rencana pembangunan.

Secara teknologis, penyandang disabilitas mendapati hambatan yang beragam. Banyak website yang tidak terbaca pembaca layar (screen reader) dengan baik dan video-video kementerian yang tidak menyediakan takarir (caption) atau juru bahasa isyarat.

Aksesibilitas website dan konten digital juga menjadi keluhan kelompok Tuli pada beberapa layanan publik yang seharusnya dapat mereka akses.

Penyandang disabilitas netra membutuhkan konten digital yang dapat terbaca atau tersuarakan dengan screen reader atau penyesuai tampilan layar (screen magnifier). Kelompok Tuli membutuhkan juru bahasa isyarat, juru ketik, atau takarir untuk dapat mengikuti kelas daring.

Penyandang disabilitas daksa membutuhkan konten digital yang mudah dinavigasi tidak hanya dengan tetikus (mouse), tapi juga papan ketik. Penyandang disabilitas mental, psikososial, atau intelektual membutuhkan plain text atau alternatif konten yang singkat dan mudah dipahami.
Halaman Selanjutnya....