Masyarakat Perlu Dilibatkan Cegah Gangguan Mental Korban Judol

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, ingin masyarakat terlibat dalam mencegah dampak gangguan mental korban judi online (judol). Menurutnya, komunitas memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan mental masyarakat.

“Ini perlu peran masyarakat untuk saling mengingatkan dan memberi dukungan agar anggota keluarga atau teman yang terjerat dapat segera diintervensi dan mendapat bantuan,” ujar Muhaimin, dalam keterangannya kepada awak media, di Jakarta, Jumat (22/11).

Dia menjelaskan, judi online mudah membuat kecanduan. Kondisi diperparah ketika seorang pecandu judi online berusaha menutup kekalahan lewat pinjaman online hingga hutang terus menumpuk.

Cam Imin melanjutkan, kondisi tersebut merusak siklus kesejahteraan sosial, tidak jarang yang berakhir dengan depresi dan bunuh diri. Mental korban kecanduan judi online semakin hancur jika tidak segera diintervensi. “Semakin lama, masalahnya semakin sulit diselesaikan, hubungan dengan sekitar merenggang, hutang semakin besar, bahkan bisa berakhir dengan depresi dan bunuh diri,” jelasnya.

Dia menyebut, media sosial turut berperan dalam bencana sosial judi online. Sistem pengawasan dan antisipasi platform sosial media terhadap iklan promosi judi online masih kurang maksimal.

“Diketahui bahwa platform media sosial dan influencer itu sangat berpengaruh pada kondisi kecanduan judi online yang mereka alami,” katanya.

Dirut RS Marzoeki Mahdi, Nova Riyanti Yusuf, mengungkapkan, masih banyak masyarakat yang tidak mendapatkan cukup edukasi terkait kecanduan dapat berujung depresi. Padahal, masalah mental yang dialami sangat mungkin ditangani sebelum terlambat.

Hal itu tergambar dari data Survei Kesehatan Nasional 2023. Dari total sekitar 2,9 juta orang berusia 15 tahun ke atas yang memiliki gejala depresi, hanya sekitar 12,7% yang rutin berobat.

“Akses kesehatan mental berbasis komunitas jadi salah satu komponen yang perlu kita perkuat. Semakin banyak edukasi dan kemudahan akses layanan bantuan, maka masyarakat juga semakin berdaya melawan judi online yang telah jadi bencana sosial ini,” tuturnya.

Gandeng Perbankan

Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengambil langkah afirmatif untuk memberantas perjudian dalam jaringan atau judi online (judol) di Indonesia dengan memutus aliran dana transaksi yang melibatkan perbankan dan penyedia layanan keuangan.

“Kerja sama yang kuat dengan perbankan akan sangat dibutuhkan. Karena sekali lagi, nadi dari judi online ini adalah justru di rekening atau aliran dana,” kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Meutya Hafid menyatakan Kementerian Komdigi melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring melakukan koordinasi dengan industri perbankan untuk memantau aktivitas transaksi perjudian daring.

Selain itu, juga berkoordinasi dengan platform e-wallet yang disinyalir banyak digunakan untuk aktivitas judi online. “Kami memantau (transaksi) salah satu yang paling banyak adalah rekening bank. Kami juga meminta kepada teman-teman penyelenggara e-wallet terus menurunkan di e-wallet mereka masing-masing,” ujarnya.

Berdasarkan aduan masyarakat dan pemantauan daring, Kementerian Komdigi telah meminta pemblokiran rekening bank sebanyak 651 permohonan sepanjang November 2024. ruf/S-2