
Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah Bisa Sedikit Tenang, Komisi XII DPR Janji Tak Akan Hapus BBM Subsidi
Pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi memperlihatkan Quick Response (QR) Code saat pengisian BBM, di salah satu SPBU Pertamina, Banda Aceh, Aceh, Kamis (26/1/2023).
Foto: ANTARA FOTO/Irwansyah PutraJAKARTA - BBM subsidi adalah bahan bakar minyak yang harganya ditetapkan oleh pemerintah dengan bantuan subsidi agar lebih terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Di Indonesia, BBM subsidi meliputi Pertalite (bensin RON 90) dan Solar subsidi, yang dikelola oleh Pertamina sesuai kebijakan pemerintah.
Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya penghapusan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, dan menegaskan bahwa penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang, di Jakarta, Jumat (21/2).
Pernyataan tersebut merespons bergulirnya isu penghapusan BBM bersubsidi. Dia menekankan BBM subsidi tidak bisa dihapus begitu saja tanpa dibahas di legislatif.
Dia membenarkan Presiden Prabowo Subianto menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. Sehingga, kata dia lagi, diperlukan pembenahan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut.
"Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran," kata dia pula.
Di sisi lain, Bambang meluruskan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan pernyataan Luhut bukan mengarah pada penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema.
"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani," katanya lagi.
Sebelumnya, Luhut memberi sinyal bahwa tidak akan ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan atau 2027. Semua diharapkan bisa berlaku satu harga.
Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM solar atau apa pun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut, di Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Berita Trending
- 1 Aksi Bersih Pantai Menteri LH dan Panglima TNI di Pangandaran, Peringati Hari Peduli Sampah
- 2 Jangan Beri Ampun Pelaku Penyimpangan Impor. Itu Merugikan Negara. Harus Ditindak!
- 3 Andreeva Kejutkan Iga Swiatek dan Lolos ke Semifinal Dubai Open
- 4 Bima Arya Tegaskan Retret Kepala Daerah Tingkatkan Kapasitas Kepemimpinan
- 5 Akademisi: Perlu Diingat, Kepala Daerah yang Sudah Dilantik Sudah Menjadi Bagian dari Pemerintahan dan Harus Tunduk ke Presiden