Masyarakat Dapat Membantu Mencegah Dinasti Politik

Mengingat agenda revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dan Pilkada akan dibahas oleh Komisi II DPR, banyak usulan dari masyarakat sipil untuk membatasi dinasti politik dengan memperkuat regulasinya. Namun, Wasisto menilai ini sulit dilakukan sebab dampaknya akan memicu konik di daerah.

"Saya pikir harapan untuk meminimalisir dinasti politik lewat revisi UU Pilkada itu kecil. Kalau misalnya diterapkan sanksi tegas, itu akan memicu pergolakan daerah yang menuding Jakarta terlalu campur tangan urusan daerah di era otonomi daerah," kata Wasisto.

Menurut Wasisto, dinasti politik seperti naluri politik yang sudah berakar di arena politik lokal. Para kepala daerah petahana selalu memiliki cara untuk menelikung regulasi demi hasrat kuasa.

Pengamat politik dari LIPI, Dini Suryani mengatakan untuk meminimalisir dinasti politik pun perlu didukung dengan menekan politik uang dalam pemilihan. Hal itu diperlukan agar lebih banyak orang berpartisipasi dalam ajang Pilkada.

"Selama ini calon yang muncul berasal dari kelompok dinasti yang notabene telah memiliki sumber daya ekonomi yang banyak sehingga memungkinkan untuk melakukan money politics untuk membuat mereka terpilih," kata Dini.
Halaman Selanjutnya....