Masyarakat Dapat Membantu Mencegah Dinasti Politik

Dalam survei LIPI 2019, sambungnya, terlihat bahwa 47 persen responden bersifat permisif terhadap politik uang. Cara lain adalah menguatkan pelembagaan partai politik yang masih lemah dengan mendorong partai politik untuk membentuk kader. Dengan demikian, tidak sekadar mencomot calon yang memiliki modal ekonomi dan popularitas tinggi yang biasanya berasal dari dinasti politik.

Dampaknya, tutur Dini, politik dinasti akan mengaburkan dan meniadakan fungsi checks and balances dalam pemerintahan. "Kita tentu sulit mengharapkan seorang anggota DPRD dari dinasti A mengkritisi eksekutif yang juga berasal dari dinasti A, di mana mereka memiliki hubungan kekerabatan. Checks and balances yang buruk akan mengarah ke pratik korupsi," tuturnya.

Terkait dinasti politik ini, pengamat politik Universitas Indonesia, Ade Reza Hariyadi menilai sebagai kewajaran jika Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan Partai Demokrat kepada putranya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Partai Demokrat memang tidak bisa dipisahkan dari sosok SBY yang memiliki peran sentral.

Mengenai adanya anggapan politik dinasti jika SBY mengestafetkan kepemimpinan ke putranya, Reza mengatakan kecenderungan sama terjadi pula di partai-partai politik yang lain. "Begini, soal dinasti, sepanjang mereka memiliki kapasitas, memiliki pengalaman, tidak ada masalah. Bisa diuji nanti bahwa naiknya semata karena regenerasi dinasti atau karena kapasitasnya di perpolitikan nasional," tuturnya. dis/Ant/N-3