Masalah PHK Massal di Depan Mata, Ini Ada Solusi Cerdas dari Pakar UGM

YOGYAKARTA - PPKM Darurat yang telah berjalan sejak 3 Juli kemungkinan masih akan diperpanjang melihat jumlah lonjakan kasus korona yang belum menunjukkan penurunan signifikan. Risiko di depan mata adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal karena pengusaha besar dan UMKM tak lagi sanggup menanggung beban rutin harian.

"PHK massal jadi ancaman nyata, maka harapannya pemerintah bisa memberi subsidi dan proteksi terhadap pengusaha baik besar maupun UMKM melalui keringanan pajak dan subsidi listrik," kata pengajar di Departemen Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM sekaligus peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, Selasa (6/7).

Menurut Hempri, pemerintah perlu mengantisipasi ancaman PHK massal dan penambahan pengangguran di masa PPKM Darurat. Oleh karena itu, Pemerintah dan pihak swasta perlu bekerja sama untuk menurunkan angka lonjakan covid yang kini memecahkan rekor kasus baru setiap harinya namun juga menghadapi realitas dan resiko dampak ekonomi yang ditimbulkan.

"Perlu ada harmonisasi antara aspek kesehatan dan ekonomi. Nah, saya kira ke depan memang harus ada grand design yang jelas terkait konsep penanganan pandemi. Pemerintah juga perlu memikirkan kemungkinan dampak PHK ini," ujarnya.

Hempri berpandangan, sepanjang 1,5 tahun di masa pandemi sebenarnya sudah banyak muncul bentuk transformasi pekerjaan dan inovasi-inovasi penanganan pandemi yang perlu direspon secara cepat oleh pemerintah seperti model-model pemasaran melalui virtual dengan e-commerce yang sebenarnya menjadi solusi yang bisa dilalukan pelaku UMKM untuk tetap bisa eksis.

Meski demikian, kebijakan PPKM darurat saat ini menurutnya tentu sangat berdampak bagi sektor usaha dengan ditutupnya mal dan restoran. Tentu banyak tenaga kerja dan UMKM yang terdampak tidak mendapat penghasilan selama PPKM diberlakukan.

Namun begitu, sepanjang pemerintah masih memiliki anggaran yang cukup maka dampak sosial ekonomi bagi pekerja ter PHK perlu dipikirkan.

Menurutnya inovasi dan perbaikan desain program kartu pra kerja bisa menjadi andalan dan menjadi keharusan agar program ini juga tepat sasaran.

"Fasilitasi pekerjaan-pekerjaan baru bagi mereka yang terdampak wajib dilakukan. Kata kunci penanganan pandemi ini adalah sinergi dan gotong royong. Pemerintah perlu tegas menegakkan regulasi. Sedang masyarakat harus tetap patuh dan taat terhadap protokol kesehatan," pungkasnya.