Malaysia Tak Akan Gubris Tuntutan Sultan Sulu

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia tidak akan menerima semua tuntutan dari pihak mana pun terkait Negara Bagian Sabah termasuk tuntutan dari Sultan Sulu karena negara bagian ini telah diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 16 September 1963.

"Pemerintah Malaysia memandang serius isu kedaulatan negara, termasuk kedaulatan dan keutuhan Negeri Sabah dalam Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, disela-sela pertemuan UMNO di WTC Kuala Lumpur, Jumat (18/3).

Pernyataan PM Malaysia itu dilontarkan setelah ada klaim dan proses arbitrase baru-baru ini oleh Pengadilan Arbitrase Prancis di Paris yang memerintahkan pemerintah Malaysia untuk membayar uang kompensasi senilai 14,9 miliar dollar AS kepada kelompok yang menyebut dirinya keturunan Kesultanan Sulu.

PM Ismail Sabri mengatakan tuntutan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Sultan Sulu terhadap pemerintah Malaysia melalui badan arbitrasi internasional adalah tidak sah dan melanggar undang-undang.

"Hal ini karena penunjukan arbiter Dr Gonzalo Stampa itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Madrid pada 29 Juni 2021 yang mengakibatkan semua keputusan yang dikeluarkan oleh Dr Gonzalo Stampa tidak valid, termasuk penghargaan final (final award) yang dikeluarkan pada 28 Februari 2022," kata PM Ismail Sabri.
Halaman Selanjutnya....