Malaysia Tak Akan Gubris Tuntutan Sultan Sulu

KUALA LUMPUR - Pemerintah Malaysia tidak akan menerima semua tuntutan dari pihak mana pun terkait Negara Bagian Sabah termasuk tuntutan dari Sultan Sulu karena negara bagian ini telah diakui Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) sejak 16 September 1963.

"Pemerintah Malaysia memandang serius isu kedaulatan negara, termasuk kedaulatan dan keutuhan Negeri Sabah dalam Malaysia," ujar Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, disela-sela pertemuan UMNO di WTC Kuala Lumpur, Jumat (18/3).

Pernyataan PM Malaysia itu dilontarkan setelah ada klaim dan proses arbitrase baru-baru ini oleh Pengadilan Arbitrase Prancis di Paris yang memerintahkan pemerintah Malaysia untuk membayar uang kompensasi senilai 14,9 miliar dollar AS kepada kelompok yang menyebut dirinya keturunan Kesultanan Sulu.

PM Ismail Sabri mengatakan tuntutan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris dari Sultan Sulu terhadap pemerintah Malaysia melalui badan arbitrasi internasional adalah tidak sah dan melanggar undang-undang.

"Hal ini karena penunjukan arbiter Dr Gonzalo Stampa itu dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Madrid pada 29 Juni 2021 yang mengakibatkan semua keputusan yang dikeluarkan oleh Dr Gonzalo Stampa tidak valid, termasuk penghargaan final (final award) yang dikeluarkan pada 28 Februari 2022," kata PM Ismail Sabri.

Dr Stampa tidak mengindahkan keputusan Pengadilan Tinggi Madrid dengan memindahkan tempat arbitrase ke Paris, Prancis, dan telah melanjutkan proses arbitrase sampai dia mengeluarkanfinal award.

"Untuk memastikan kedaulatan dan kepentingan Malaysia dilindungi, pemerintah telah mengajukan permohonan untuk membatalkan penghargaan final tersebut yangdibuat pada 3 Maret 2022 di pengadilan di Paris, Prancis," ucap PM Malaysia.

Langkah pengajuan permohonan untuk pembatalan dari pemerintah Malaysia itu untuk memastikan bahwa hasil penghargaan final tidak dapat ditegakkan oleh pemohon kapan saja dan di negara mana saja dan agar Malaysia tidak perlu membayar uang kompensasi seperti yang diklaim.

"Pemerintah Malaysia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh dan meyakinkan. Ditekankan bahwa pemerintah Malaysia tidak akan mengalah bahkan satu inci pun menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan kedudukan Negara Bagian Sabah di Malaysia akan dipertahankan selamanya," kata PM Ismail Sabri.

Sejarah Sabah

Pada 1878, Kesultanan Sulu menyewakan wilayah Sabah kepada sebuah perusahaan Inggris, hingga kemudian Sabah bergabung menjadi salah satu negara bagian dari Malaysia.

Kesultanan Sulu berkuasa di pulau-pulau di Kepulauan Sulu, yang merupakan bagian dari Mindanao, Filipina, saat ini. Sabah terletak di bagian utara pulau Kalimantan dekat dengan Filipina. Selain menjadi tempat wisata populer, negara bagian ini kaya akan sumber daya alam seperti minyak dan gas.

Sabah juga merupakan negara penghasil minyak sawit terbesar di Malaysia, yang menghasilkan sekitar 24 persen dari total produksi minyak sawit mentah. Malaysia saat ini adalah produsen minyak sawit terbesar kedua di dunia. Ant/ Bloomberg/ I-1