Mahkamah Agung Meneliti Perlindungan AS untuk Media Sosial

Bagian 230 telah menuai kritik dari seluruh spektrum politik. Demokrat telah menyalahkannya karena memberikan izin kepada perusahaan media sosial untuk menyebarkan pidato kebencian dan informasi yang salah.

Partai Republik melukisnya sebagai alat untuk menyensor suara di sebelah kanan, terutama setelah Twitter dan platform lain melarang Presiden Donald Trump saat itu setelah gerombolan pendukungnya menyerang Gedung Kongres Amerika Serikat dalam kerusuhan mematikan pada 6 Januari 2021.

Trump sebagai presiden tidak berhasil mengupayakan pencabutannya.
Halaman Selanjutnya....