Mafia Anggaran Bukti Reformasi Birokrasi Gagal

JAKARTA - Terjaringnya pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengindikasikan reformasi birokrasi gagal.

Padahal, program reformasi birokrasi di Kemenkeu sudah berjalan sejak 10 tahun lalu. Pengamat kebijakan publik dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, Tri Agus SS, mengatakan terseretnya salah satu pejabat Kemenkeu dalam praktik mafia anggaran merupakan salah satu bukti kegagalan reformasi birokrasi.

"Sebelumnya, pegawai pajak terseret korupsi, kini giliran pejabat Kemenkeu, ini berarti reformasi masih ada celah untuk diakali. Jika demikian adanya, sama saja dengan kegagalan reformasi," kata Tri saat dihubungi, Senin (7/5).

Tri menjelaskan reformasi birokrasi ada untuk mengubah mental pegawai menjadi baik dan transparan. "Tapi, kalau kenyataannya masih ada yang korupsi, berarti reformasi tidak berjalan," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku kecewa dengan adanya pejabat Kemenkeu, yakni Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo (YP), yang terjaring OTT KPK.
Halaman Selanjutnya....