Lukas Enembe : Jangan Anarkistis saat Berunjuk Rasa

Insiden bermula saat sejumlah massa dari oraganisasi massa (Ormas) datang ke asrama di Jalan Kalasan, Kota Surabaya. Massa tersinggung dengan informasi yang beredar, diduga telah terjadi penghinaan pada bendera Merah Putih yang dilakukan oknum penghuni asrama. Dalam peristiwa itu muncul tindakan rasis yang ditujukan ke mahasiswa Papua oleh sejumlah orang.

Untuk meredakan suasana panas, terutama di Bumi Cendrawasih, Gubernur Papua, Lukas Enembe, telah datang ke Jatim. Tujuannya, menjalin komunikasi dengan kepala daerah di provinsi ini, Khofifah Indar Parawansa, maupun dengan para penghuni asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Usai bersilaturahmi dengan Khofifah, rombongan Pemprov Papua dan Jatim bertolak ke asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan. Tujuannya, melaksanakan dialog guna menyerap aspirasi para penghuni asrama. Sayangnya maksud baik dari rombongan itu ditolak para penghuni asrama.

Untuk mengetahui apa saja yang telah dan akan dilakukan jajaran Pemprov Papua guna meredam kondisi panas masyarakat Papua, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo berkesempatan mewawancarai Gubernur Papua, Lukas Enembe, di Istana Kepresidenan Jakarta serta Gedung Negara Grahadi dan Hotel Grand Dafam, Surabaya, baru-baru ini. Berikut petikan selengkapnya.

Bagaimana kondisi di Papua sekarang?

Sudah aman, situasi telah bisa dikendalikan.

Bisa dijelaskan lebih mendetail situasi di Papua?

Kondisi aman, intinya situasi aman di Papua. Kalau ada mahasiswa ribut-ribut, kami sudah biasa menghadapinya. Pada umumnya situasi aman. Jangan sampai ada kerusuhan lagi.

Kenapa di Papua masih ada aksi demonstrasi?

Kemarin itu mahasiswa. Ini spontanitas dari masyarakat, mungkin informasinya baru mereka tahu. Diharapkan ke depan aman bagi Papua. Tidak anarkis, membakar gedung, dan segala macam.

Apakah aksi demonstrasi ini bagian dari aspirasi rakyat Papua?

Orang Papua itu harkat dan martabatnya tinggi. Oleh karena itu, dengan adanya tindakan rasis seperti itu tidak dikehendaki oleh negara mana pun, termasuk Indonesia.

Ada imbauan buat masyarakat yang masih melakukan demonstrasi?

Saya pikir, saya sudah imbau. Masyarakat jangan melakukan dengan anarkis. Mereka sampaikan dengan aman.

Terkait pembatasan internet di Papua bagaimana?

Kalau pembatasan internet memang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami tidak tahu.

Bagaimana jalannya pemerintahan dan ekonomi di Papua tanpa internet?

Semua berjalan. Ya kalau masalah pembatasan dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga keamanan ya. Kami harap dalam waktu dekat pemerintah sudah mulai membuka kembali akses internet.

Para pengusaha di Papua nggak ngeluh soal internet mati?

Banyak keluhan. Makanya kami harap semua sisi informasi bisa dibuka.

Anda sudah membicarakan masalah internet ini dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara?

Ini bukan urusan Menkominfo. Ini kebijakan dari Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Wiranto. Semua kementerian sepakat untuk tutup akses itu. Kepolisian, Menko Polhukam, Menkominfo, iya sepakati itu. Jadi semua ini dilakukan demi kepentingan negara.

Soal pembatasan internet, tadi saat bertemu Presiden Joko Widodo ikut disampaikan?

Belum. Tadi kami membicarakan dan fokus soal PON (Pekan Olahraga Nasional), tidak bicara yang lain-lain. Sebentar ini kami mau ketemu Presiden Joko Widodo untuk membahas soal itu.

Presiden Joko Widodo sudah mengatakan agar Kapolri dan Panglima TNI tegas pada pelaku rasis di Surabaya, apa tanggapan Anda?

Oh iya, harus tegas. Sehingga rasa harga diri yang diinjak-injak bisa pulih kembali. Kalau negara membiarkan ini, pasti orang Papua semakin tidak percaya.

Presiden Joko Widodo mau mengundang tokoh Papua dan Papua Barat untuk membahas masalah ini?

Belum ada informasi. Kami hanya membahas PON saja. PON ini olahraga untuk mempersatukan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke.

Apa yang diperlukan untuk meredakan suasana panas di Papua?

Kami kan harus bertemu dan mendengar mereka (mahasiswa penghuni asrama) yang di Surabaya juga. Ya selama ini kami belum bertemu sehingga belum bisa bicara soal itu. Beberapa waktu lalu kami sudah mengirim utusan ke Jatim untuk bertemu para mahasiswa, namun laporannya, mereka belum bisa diterima oleh mahasiswa. Setelah kejadian tanggal 17 dan 19 Agustus, saya juga sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Dewan Adat Papua, tapi laporan mereka belum bisa diterima oleh mahasiswa.

Bagaimana keadaan mahasiwa Papua di daerah lain?

Ya, memang di Jawa Barat mereka demonstrasi, tapi kami belum tahu. Kami belum melakukan kajian. Namun bersama pemda, kami bisa menciptakan suasana cooling down, sehingga tidak banyak demonstrasi di mana-mana.

Apa maksud kedatangan Anda ke Surabaya dan bertemu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa?

Ini sesuai dengan yang pernah saya janjikan. Setelah peristiwa kerusuhan di Papua, saya ingin melihat langsung warga kami di Jatim, mendengar aspirasi mereka, dan meredam gejolak. Saya terima kasih atas penerimaan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Saya datang dengan tim. Semua adalah tim saya.

Kami bersilaturahmi dengan pemerintah Jatim sehingga hubungan kami baik. Ini silaturahmi yang luar biasa dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Kami hanya sampaikan jaga anak-anak kami di Surabaya. Itu saja. Kami inginkan negara kesatuan. Ada 400 lebih suku. Kami dari Papua adalah bagian darinya. Tolong jaga mereka yang sedang mencari ilmu di sini.

Bagaimana hubungan Papua-Jatim selama ini?

Terus terang seluruh kebutuhan kami di Papua hampir seluruhnya dikirim dari Jatim, dan sebagian Makasar, tidak ada dari tempat lain. Hampir seluruh anak kami dikirim belajar ke Jatim. Kami harapkan tidak terjadi ekses. Semua kebutuhan belanja kami dari Jatim.

Tolong jaga kondisi ini. Kami tidak belanja di Jakarta, cuma Jatim. Maka itu saya minta Ibu Gubernur untuk menjaga mashaiswa kami apakah dari Papua atau daerah lainnya. Mereka mencari ilmu di perguruan tinggi. Sebagian besar dikirim ke peguruan tinggi negeri di Jatim, dan daerah Indonesia yang lain.

Itu merupakan program pemerintah pusat untuk kami agar orang Papua merasa sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Dari pusat, ada yang sebagian dikirim dengan dana sendiri. Saya harap hubungan kami semakin baik, bersaudara dalam segala hal agar kami merasa bahwa kita sama-sama Indonesia.

Bagaimana perasaan masyarakat Papua atas kejadian yang lalu?

Kalau kami melihat orang Papua seperti itu digitukan, orang Papua juga tersinggung. Tidak boleh kami abaikan. Ada 350 suku, tidak boleh ada ekses kecil pun yang terjadi. Karena di sana ada kelompok pejuang kemerdekaan sehingga jika ada masalah sedikit bisa ramai. Anak kami harus dijaga, kejadian negatif akan menimbulkan masalah. Sampai saat ini, mereka masih demontrasi di Papua, penduduk bukan mahasiswa. Masih ada di sejumlah kabupaten. Kami berharap ini bisa meredam. Mahasiswa ini maunya apa. Kami ingin bertemu mereka. Kalau mereka mau ketemu saya. Ini saya tegaskan tidak boleh ada ekses negatif sedikit pun. Kami sudah ber-Bhinneka Tunggal Ika, banyak orang Jawa juga di sana.

Soal penolakan kunjungan ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya bagaimana?

Pertemuan ini terlalu cepat, belum ada koordinasi. Mereka masih emosi, nanti saya reschedule untuk bertemu. Staf dari Provinsi Papua dan Papua Barat sebelumnya sudah datang untuk menemui, tapi juga ditolak. Bahkan ada orang tua dari salah satu penghuni asrama, di depan (asrama) telepon, tapi penghuni tetap tidak keluar.

Padahal beberapa orang tuanya ini anggota perwakilan rakyat. Jadi pertemuan ini terlalu cepat. Yang penting adalah Papua aman, Jawa Timur aman, dan di mana-mana aman. Itu saja.

Ada berapa mahasiswa penghuni di asrama itu?

Kami ambil data dari polisi 42 kemarin, sekitar 60 mahasiswa. Kami belum tahu angka tepatnya. Namun, kami tidak tahu dari jumlah itu mahasiswa semua atau ada yang tidak kuliah.

Tanggapan atas penolakan mahasiswa?

Sebagai kepala daerah saya kecewa terhadap sikap yang seperti itu.

Kemungkinan mahasiswa disusupi gerakan separatis?

Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) enggak ada di asrama. OPM di Papua sana bawa senjata. Di Surabaya, mereka datang dari mana.

Bagaimana tanggapan Anda soal tuntutan penghuni asrama yang minta referendum?

Itu kan yang selama ini kami terima di mana-mana. Saya sudah laporkan ke Presiden Joko Widodo. Kalau referendum itu bukan gubernur, itu kan ranah negara. Papua tetap bagian dari Indonesia.

N-3