LKPP Kawal Pemda Belanja Produk Lokal

Pengecekan Berkala

Anas mengatakan hingga saat ini, sudah ada 338 pemerintah daerah yang sudah melakukan penayangan produk dalam Katalog Lokal dari total 542 pemda yang belum memiliki Katalog Lokal. "Namun, setelah produk tayang, jangan lupa dibeli. Jangan hanya jadi etalase saja. Presiden sudah mewanti-wanti akan melakukan pengecekan secara berkala," pesannya.

Selain itu, LKPP juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan integrasi data antara Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dengan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dimiliki oleh Kemenkeu untuk mengoptimalkan sistem belanja pemerintah.

Program ini rencananya akan diuji coba awal Agustus setelah lebih dari 10 tahun kedua aplikasi ini berdiri sendiri secara terpisah.

Pada 2022, potensi pembelian produk dalam negeri sebesar 1.062,2 triliun rupiah dengan alokasi belanja untuk UMK-Koperasi mencapai 424,88 triliun rupiah atau 40 persen dari potensi pembelian.
Halaman Selanjutnya....