Lindungi Hak Pilih Rakyat, Ketua DPR Ingatkan Pemilu Bukan Hanya Perebutan Kuasa

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, rakyat Indonesia tidak boleh dihalang-halangi untuk memperoleh hak pilih dan memilih dalam Pemilu 2024 sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, tegasnya, negara harus menjamin dengan berpegang teguh memegang komitmen menciptakan pemilu Luber dan Jurdil.

"Semua lembaga negara; legislatif, eksekutif, yudikatif; KPU, Bawaslu, TNI, POLRI, ASN, partai politik serta berbagai komponen bangsa lainnya, wajib menjalankan komitmen yang sama, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, yaitu bahwa pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil," katanya.

Di sisi lain, tahun 2024 menjadi tahun terakhir bagi para pimpinan beserta anggota DPR periode 2019-2024 untuk melaksanakan tugas konstitusional. Sebab itu, ia meminta agar meninggalkan warisan (legacy) yang dapat mengakselerasi terwujudnya kehidupan bangsa dan negara yang sejahtera, tentram, dan adil.

"DPR RI memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang demokratis, jujur, dan adil; kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara demokratis," tandasnya.
Halaman Selanjutnya....