Libatkan Petani di Program Biodiesel

JAKARTA - Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan pemberian subsidi kepada perusahaan kelapa sawit melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab, pemberian insentif tersebut dianggap hanya menguntungkan perusahaan kelapa sawit, tetapi tidak menyentuh petani sawit.

Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Mansuetus Darto, mengatakan penyuntikan dana tambahan bukanlah langkah efektif untuk menyejahterakan petani kelapa sawit, melainkan hanya memberikan dampak program biodiesel secara langsung.

"Hingga saat ini, tidak ada aturan mengenai keterlibatan petani kelapa sawit dalam program biodiesel, sehingga kesuksesan program biodiesel tidak akan berpengaruh bagi petani," tegasnya di Jakarta, Selasa (4/8).

Menurut Darto, jika ingin serius, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang menyertakan petani dalam rantai pasok biodiesel. Hingga saat ini, petani kelapa sawit swadaya belum dipetakan dalam industri ini.

Tak hanya itu, lanjutnya, para petani juga tak memiliki akses untuk menjual kelapa sawit ke pasar. Mereka harus melalui rangkaian pengumpul yang panjang sehingga harga didapatkannya pun sangat rendah.

"Pemerintah perlu memasukkan petani kelapa sawit dalam rantai pasok biodiesel, bukan sekadar memberikan suntikan dana secara terus-menerus ke perusahaan kelapa sawit melalui BPDPKS," tegas Darto.

Darto menilai permintaan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, untuk menyuntikkan dana sebesar 20 triliun rupiah ke BPDPKS setiap tahun bukanlah langkah tepat. Langkah itu, lanjutnya, perlu dievaluasi lebih lanjut. "Apakah dana tersebut memang bisa sampai ke petani, atau justru sekadar menguntungkan perusahaan kelapa sawit," tukas Darto.

Picu Emisi

Manajer Riset Traction Energy Asia, Ricky Amukti, menilai pemerintah memang perlu mendukung atau menyubsidi energi terbarukan. Namun, Ricky menilai ada kekeliruan dari pengusaha dan pemerintah saat menyebut biodiesel sebagai energi terbarukan dan bersih.

Biodiesel dari bahan baku minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) belum dapat dikategorikan sebagai energi bersih dan terbarukan karena dalam proses pembuatannya masih terdapat sejumlah masalah.

Pertama, masih banyak pabrik minyak kelapa sawit yang dalam prosesnya tidak menggunakan penangkap metana atau methane capture, sehingga proses pembuatan CPO justru melepaskan emisi gas rumah kaca, metana, yang besar ke udara.

Kedua, sambungnya, pemerintah perlu memastikan agar pengembangan industri biodiesel tak berdampak pada pembukaan lahan baru untuk kelapa sawit. Pembukaan lahan baru tentunya melepas emisi besar. Selain itu, pembukaan lahan kerap kali menyisakan konflik lahan atau konflik agraria dengan masyarakat lokal.

Biodiesel dapat dikategorikan sebagai energi transisi menuju energi bersih dan terbarukan. Dengan itu, sembari mengembangkan industri biodiesel, pemerintah perlu mengembangkan dan memberikan intensif energi dari sumber yang lebih energi dan terbarukan, seperti minyak jelantah atau limbah minyak goreng untuk bahan bakar transportasi, serta surya atap, panas bumi, angin dan proyek hidro kecil untuk listrik.

ers/E-10