Libatkan Pemda dan Masyarakat

Pelibatan pemda dan masyarakat sekitar diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih baik di bidang energi dan pertambangan.

JAKARTA - Regulasi di sektor energi dan pertambangan saat ini dinilai tak jelas sehingga dikhawatirkan bisa menghambat penciptaan iklim investasi yang kondusif. Karena itu, pemerintah perlu mereformasi kebijakan bidang energi dan pertambangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, terutama masyarakat.

Ketua Pusat Kajian Pengembangan Energi dan Tambang Universitas Brawijaya, Indah Dwi Qurbani, mengungkapkan banyak aturan di dunia energi dan tambang masih saling tumpang tindih. Peraturan dikatakan tumpang tindih karena izin yang diberikan kepada perusahaan lokal atau perusahaan asing tidak dapat dilaksanakan karena adanya aturan dan regulasi di luar itu.

Tak hanya itu, ketidakjelasan wewenang juga kerap kali muncul. "Ada yang bukan kewenangannya, malah ikut mengatur. Hal itulah yang membuat iklim penanaman modal di Indonesia terkesan tidak memberikan kepastian hukum," ujar Indah dalam International Conference bertajuk Rearrangement of Policy and Legislation on Energy and Mining Law, di Jakarta, Selasa (18/9).
Halaman Selanjutnya....