Libatkan Pemda dan Masyarakat

Untuk itu, lanjutnya, reformasi kebijakan di dunia tambang dan energi menjadi suatu keharusan. Agar reformasi tersebut berjalan lebih baik, menurutnya, perlu pelibatan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat sekitar.

"Pelibatan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar akan membuat peraturan lebih baik. Dan memang peran negara dalam hal ini, tidak hanya berhenti hanya pada tahapan mengatur saja, tetapi memperhatikan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat," jelas Indah.

Seperti diketahui, International Conference bertema Rearrangement of Policy and Legislation on Energy and Mining Law diselenggarakan Universitas Brawijaya. Hasil konferensi tersebut diserahkan kepada Dewan Energi Nasional (DEN). Masukan dan usulan dari konferensi tersebut berguna untuk membenahi peraturan di dunia pertambangan dan energi yang tumpang tindih.

"Jadi ada permintaan dari Sekjen Dewan Energi Nasional, Saleh Abdurrahman, yang meminta rekomendasi dan akan kami berikan rekomendasi, bagaimana melakukan reformasi di bidang energi dan tambang," kata Indah.

Agar rekomendasi yang dihasilkan komprehensif, konferensi tersebut juga meminta pendapat para akademisi dari luar negeri, seperti Malaysia, Thailand, Australia, dan Inggris.
Halaman Selanjutnya....