Kesepakatan Brexit I Boris Johnson Diajukan ke Pengadilan Karena Kebohongan Publik
Kubu Oposisi Ajukan Dua Opsi
Foto : AFP/Tolga AKMEN
Dipanggil Pengadilan l Anggota parlemen Inggris dari kubu Konservatif yang juga mantan Menlu Inggris, Boris Johnson, saat hendak masuk ke mobilnya di London, Kamis (30/5). Johnson yang merupakan salah satu kandidat unggulan pengganti PM Theresa May, digugat atas tudingan telah melakukan kebohongan publik selama kampanye referendum Brexit pada 2016.
Pemimpin oposisi menyatakan perlunya kejelasan status Inggris terkait kesepakatan Brexit dengan opsi menggelar pemilu atau referendum ulang.
LONDON - Pemimpin oposisi utama dari Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengkritik ketidakjelasan London dalam status keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa (Brexit), dan satu-satunya cara untuk mengatasi krisis politik itu dengan menggelar pemilihan umum atau referendum ke-2.
"Menghadapi ancaman 'tanpa kesepakatan' dan saat perdana menteri tak lagi memiliki mandat, satu-satunya cara keluar dari krisis Brexit yang melumpuh negeri kita yaitu kembali pada (pilihan) rakyat," kata Corbyn, Rabu (29/5).
"Biarkan rakyat memutuskan masa depan negaranya, baik lewat pemilu atau menggelar referendum terhadap setiap kesepakatan yang disetujui parlemen," imbuh dia.
Dalam pernyataannya, Corbyn mengatakan akan bekerja sama dengan pihak-pihak di luar perbatasan untuk mencegah keluarnya hasil Brexit tanpa disertai kesepakatan.
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Ilham Sudrajat
Penulis : Selocahyo Basoeki Utomo S, AFP
Komentar
()Muat lainnya