Krisis di Myanmar Jadi Pusat Perhatian

WASHINGTON DC - Pergolakan yang sedang berlangsung di Myanmar menjadi pusat perhatian pada hari pertama KTT Amerika Serikat-Asean di Washington DC pada Kamis (12/5), setelah salah satu negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) yaitu Malaysia, mengecam junta karena menolak untuk melakukan kontak atau terlibat dengan pemerintah bayangan di Myanmar.

Pada KTT kali ini, delapan pemimpin Asean melakukan perjalanan ke AS atas undangan dari Gedung Putih. Pemimpin dari Filipina menolak untuk hadir karena baru saja menggelar pemilihan umum, sementara pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dilarang menghadiri KTT.

Pejabat Kementerian Luar Negeri AS malah bertemu dengan menteri luar negeri dari pemerintah bayangan Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) dan kritikus junta lainnya.

Jelang KTT AS-Asean, Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, melalui serangkaian cuitan di media sosial menyatakan bahwa para jenderal junta telah gagal menghormati komitmen mereka untuk mengakhiri kekerasan di negara. Secara khusus, dia merujuk pada penolakan rezim militer untuk mengizinkan utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer, untuk menghadiri pertemuan Asean pekan lalu untuk mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar.

"Kami menyesal bahwa [junta] tidak mengizinkan Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Myanmar untuk berpartisipasi dalam proses tersebut," cuit Saifuddin. "Kita seharusnya tidak membiarkan (junta) mendikte siapa yang akan diundang untuk pertemuan terkait," imbuh Menlu Malaysia itu.

Saifuddin mengatakan dia menjelaskan pada pertemuan informal dengan menteri luar negeri Asean pada Rabu (11/5) lalu bahwa Malaysia mendukung penuh Prak Sokhonn, utusan khusus Ketua Asean dari Kamboja, untuk memenuhi mandatnya bagi melaksanakan 5 poin konsensus, sebuah perjanjian yang dibentuk oleh Asean pada April 2021 yang mengharuskan junta bertemu dengan semua pemangku kepentingan Myanmar untuk menemukan solusi atas krisis politik.

Menlu Saifuddin pun mengatakan bahwa dirinya telah meminta utusan Asean untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari NUG maupun Dewan Konsultasi Persatuan Nasional (NUCC), yang oleh junta disebut sebagai kelompok teroris.

Pernyataan Menlu Saifuddin itu mengemuka sehari setelah ia mengatakan bahwa dirinya menyambut baik gagasan untuk terlibat secara informal dengan NUG dan NUCC melalui panggilan konferensi video dan cara lain jika junta melarang pertemuan seperti itu secara langsung.

Pertemuan dengan NUG

Menteri Luar Negeri Malaysia itu juga mengatakan bahwa ia berencana untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri NUG, Zin Mar Aung, di Washington DC pada Sabtu (14/5) untuk meminta pendapatnya tentang bagaimana rakyat Myanmar dapat menyelesaikan krisis di negaranya.

Saat para pemimpin Asean menggelar perjamuan makan siang dengan anggota parlemen pada Kamis, Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman, mengadakan pertemuan dengan Zin Mar Aung dan perwakilan NUG lainnya di Washington DC. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, Sherman menggarisbawahi dukungan pemerintah AS di bawah pimpinan Presiden Joe untuk rakyat Myanmar, selama junta terus melakukan tindakan keras dan dukungan bagi mereka yang bekerja untuk mengembalikan demokrasi di negara itu. RFA/I-1