Kredit Ultramikro Sasar Usaha Mikro
Tinjau Produk UKM - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (tengah), meninjau produk UKM berbasis hasil laut pada acara peluncuran program Kredit Ultra Mikro sektor perikanan, di Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap, Jawa Tengah (Jateng), Senin (14/8). Kredit Ultra Mikro (KUM) sektor perikanan, merupakan kredit dana bergulir yang dikelola Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk membantu nelayannelayan kecil yang selama ini tidak bisa mengakses dana perbankan.
Pembiayaan ultramikro ini menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah 10 juta rupiah.
BOGOR - Pemerintah meluncurkan proyek percontohan pembiayaan kepada pelaku usaha sektor mikro yang tidak memiliki akses kredit dari perbankan atau segmen ultramikro, dengan sasaran 44 juta pelaku usaha di seluruh Indonesia. Total anggaran yang disiapkan untuk pembiayaan ultramikro pada tahun ini sebesar 1,5 triliun rupiah.
Peluncuran dilakukan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Desa Pasir Angin, Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/8). Dalam proyek percontohan itu, Kemenkeu bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
"Anggaran ini sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, bekerja sama dengan empat kementerian lainnya. Jika terus efektif, kami akan bicarakan dengan DPR agar anggaran ultramikro tahun depan dapat diperbesar," kata Menkeu. Dia mengatakan pembiayaan ultramikro ini menyasar pengusaha segmen mikro yang membutuhkan pembiayaan di bawah 10 juta rupiah.
Dengan begitu, plafon maksimal pembiayaan ultramikro ini tidak dapat melebihi 10 juta rupiah. "Sedangkan yang di atas 10 juta rupiah sudah dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ultramikro lebih menyasar pembiayaan yang sebesar dua juta rupiah, empat juta rupiah, sampai 10 juta rupiah," kata Menkeu.
Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kemenkeu, Syahrir Ika, menjelaskan proyek percontohan ini akan diterapkan di 19 kabupaten/kota hingga akhir tahun ini, termasuk di Megamendung, Bogor. Kemenkeu akan menyalurkan pembiayaan melalui tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pegadaian, PT Bahana Ventura, PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Muchamad Ismail
Komentar
()Muat lainnya