Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

Kabar yang bisa dikonfirmasi dengan tahapan pemilu dan peraturan perundang-undangan, akan mudah dipatahkan. Penyebar kabar barangkali tak peduli dengan lemahnya logika karena target mereka membuat kegaduhan dan mendorong publik meragukan kredibilitas penyelenggara.

Beberapa kabar bohong yang menjadi viral selama ini selalu dimulai dari medsos yang kemudian ditangkap media massa arus utama. Ketika isu itu pindah dari ruang medsos ke ruang media massa, akan menyedot perhatian lebih besar. Tingkat kepercayaan publik pun bertambah. Apalagi jika pemberitaan tersebut hanya memuat "balas pantun" antara satu kubu dan kubu lain, ditambah sedikit informasi normatif dari kepolisian yang memproses kasus tersebut.

Dalam kondisi inilah dibutuhkan kecerdasan media massa dalam mengelola isu dan tidak terjebak dalam setingan peserta pemilu baik legislatif maupun presiden. Setiap peserta pemilu memiliki tim kampanye yang pandai memanfaatkan berbagai isu yang bukan sekadar menyerang lawan, tapi juga mendapat iklan gratis pemberitaan. Janji-janji politik dan isu dengan magnitudo rendah akan sulit mendapat tempat di media massa. Salah satu cara untuk mencuri perhatian membuat isu-isu "wah" dan unik.

Edukasi

Seberapa pun merepotkannya badai hoaks bagi penyelenggara, tetap ada sisi positif yang bisa dimanfaatkan. Cara penyelenggara menanggapi isu akan menjadi ajang edukasi masyarakat ketika disampaikan pada waktu dan tempat yang tepat. Penyelenggara harus membangun argumentasi kuat berbasis aturan dan fakta yang tak terbantahkan.
Halaman Selanjutnya....