Kredibilitas Penyelenggara Pemilu

KPU jangan hanya menjawab, "Bagaimana mungkin ada surat suara beredar, sedangkan surat suara saja belum dicetak." Ini terdengar lugu seperti pernah disampaikan komisioner KPU di sebuah stasiun televisi, seolah mencetak surat suara palsu harus menunggu izin dari penyelenggara.

Di sisi lain, badai hoaks akan mendorong penyelenggara: KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lebih patuh pada aturan dan transparan melaksanakan semua tahapan secara jujur sejak dari pikiran. Tidak ada ruang untuk memihak, berbuat tidak adil, apalagi curang di tengah sorot mata penegak hukum, media massa, peserta pemilu, pemantau, dan tentu saja pemilih selaku pemilik hak suara.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kode Etik Penyelenggara Pemilu, serta peraturan pelaksana sagat penting. Hal ini terkait berbagai upaya yang merongrong kredibilitas dan mendelegitimasi penyelenggara serta hasil pemilu.

Setiap komisioner harus menghindari penjelasan yang kontradiktif terhadap berbagai isu. Jawaban yang berbeda malah menambah publik semakin tidak percaya seperti dalam kasus boleh tidaknya pasangan calon presiden dan wakil presiden mengubah visi misi. Seorang komisioner KPU menyatakan boleh. Yang lainnya mengatakan tidak boleh. Yang ketiga menyebutkan, dibenarkan sejauh dalam tenggat tertentu. Dalam kasus ini terlihat tiga komisioner KPU tidak satu kata dalam masalah revisi visi misi pasangan presiden dan wakil presiden.

Sosialiasi yang sistematis dan strategis harus menjadi perhatian KPU selanjutnya. Apalagi dengan dimulainya tahapan penyampaian visi misi, distribusi logislatik, serta kampanye rapat umum yang melibatkan massa besar. Badai hoaks yang sudah menerjang bangunan kepercayaan publik, jangan sampai menggoyahkan penyelenggara. Selain itu, penyelenggara juga jangan kalah cerdas dalam mengelola informasi dari penyebar hoaks.
Halaman Selanjutnya....