KPU: OSO Harus Mundur dari Pengurus Parpol

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan batas waktu hingga 22 Januari 2017 bagi Ketua Umum Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik bila tetap ingin dimasukkan dalam daftar calon tetap (DCT) calon anggota DPD Pemilu 2019.

Keputusan ini dilakukan KPU menindaklanjuti Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor: 008/ LP/PL/ADM/Rl/00.00/Xll/2018 tanggal 9 Januarl 2019, KPU selaku penyelenggara pemilu, tetap meminta kepada OSO untuk melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 dan Putusan MK Nomor: 30/PUU-XVI/2018 dengan mengundurkan diri sebagai pengurus partai politik.

Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat; dan surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf b, diserahkan kepada KPU paling lambat pada tanggal 22 Januari 2019.

"Apabila tidak menyerahkan surat pengunduran diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud diatas, huruf c, Oesman Sapta tidak dapat dicantumkan dalam Daftar Calon Tetap Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Pemilu Tahun 2019," Kata Ketua KPU Ariet Budiman di KPU, Jl. Imam Bonjol, Jakarta, Rabu (16/1).

Menurut Arief, sikap KPU ini telah sesuai prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018 pada intinya melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Kemudian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 poin (3.17), yang pada intinya menyatakan kpu dapat memberikan kesempatan kepada bakal colon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politlk, untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politlk yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud.

Hal senada disampaikan Anggota KPU, Hasyim Asy'ari yang menegaskan, berdasarkan surat yang sudah dikirimkan KPU itu, apabila OSO tidak juga menyerahkan surat pengunduran dirinya sampai dengan batas waktu yang tlh ditentukan, maka yang bersangkutan tidak dapat dicantumkan dalam DCT perseorangan peserta pemilu anggota DPD untuk pemilu 2019.

Sementara itu, Kuasa hukum Oso, Herman Kadir bersikeras menganggap KPU melanggar hukum karena tidak melaksanakan putusan Bawaslu. Pihak Oso meminta PTUN untuk melakukan eksekusi masuknya Oso ke dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019.

Herman menjelaskan, pihaknya sedang mengajukan upaya hukum eksekusi melalui PTUN Jakarta, yang pada intinya pihak OSO meminta PTUN dalam waktu dekat segera mengeluarkan surat penetapan eksekusi terhadap KPU. rag/AR-3