KPU Mesti Konsisten

Terpenting lagi, larangan mantan koruptor menjadi caleg memenuhi keinginan publik. Ada semacam rasionalitas publik yang menghendaki larangan tersebut ditegaskan KPU.

Sebenarnya, KPU melalui larangan tersebut ingin mengutamakan kepentingan rakyat banyak. Kalau kepentingan rakyat banyak itu berarti hukum tertinggi sebagaimana prinsip hukum Solus Populi Suprema Lex, yakni kepentingan rakyat banyak adalah hukum tertinggi.

Kita mendukung KPU memberlakukan larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif. Kita sepakat bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa mesti dikikis sejak awal, terutama sejak adanya peluang penyalahgunaan jabatan, yakni di legislatif. Selagi kita mampu menangkal bibit-bibit korupsi, alangkah lebih baiknya segera dilaksanakan. Inilah sebabnya, kita berharap KPU konsisten melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg.