KPU Berencana Buka Data Caleg

Namun KPU menilai, bagi caleg-caleg yang tidak membuka data dirinya dalam SILON KPU, maka KPU akan mempertimbangkan untuk mengumumkannya ke publik sebagaimana halnya KPU mengumumkan caleg mantan narapidana korupsi beberapa waktu lalu. Hanya saja yang diumumkan hanya sebatas data pribadi si calegnya saja, untuk hal-hal yang menyangkut data keluarga, KPU tidak akan mempublikasikannya.

"Nah yang paling bisa kita lakukan adalah, kita mengumumkan siapa-siapa saja yang tidak membuka akses terhadap data pribadinya kepada publik untuk kemudian kita serahkan kepada publik terserah bagaimana publik menilai terkait dengan ketidakterbukaan para caleg yang atas keinginannya sendiri untuk tidak membuka akses data pribadinya. Tapi kita juga harus menghormati caleg tersebut untuk dijaga data keluarganya," ujar Anggota KPU Ilham Saputra, di KPU, Jakarta, Kamis (7/2).

Tidak Berimbang

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, informasi yang beredar di publik sekarang ini tidak lah berimbang. Informasi mengenai pemilihan presiden lebih mendominasi percakapan publik ketimbang pemilihan anggota legislatif.

Misalnya profil, visi, misi, dan program calon presiden telah banyak beredar, tetapi profil, visi, misi, dan program calon anggota legislatif (caleg) belum semuanya terbuka di situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kondisi ini mencederai semangat keterbukaan informasi bagi publik dan transparansi Pemilu 2019. Padahal, UU Pemilu telah mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik. Pasal 14 huruf c UU Pemilu menyebutkan bahwa KPU berkewajiban menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.
Halaman Selanjutnya....