KPPU Diminta Investigasi Dugaan Monopoli di Balik Kelangkaan Beras

Kelangkaan dan gejolak harga pangan selama ini terjadi karena liberalisasi pangan yang berakibat produksi dan distribusi (tata niaga) yang dikuasai dan dikendalikan (dipermainkan) oleh segelintir elite korporasi/oligarki.

"Ini dampak dari liberalisasi pangan, sehingga muncul mafia dan kartel pangan yang ambil untung besar dari kesulitan yang dihadapi rakyat banyak," kata Awan.

Dalam hal ini, KPPU tidak boleh tinggal diam, apalagi selama ini KPPU juga sudah sering membongkar kasus-kasus seperti itu.

"KPPU bukan hanya usut kasus di Lampung, tetapi di Indonesia secara keseluruhan karena masalah kelangkaan beras ini serentak terjadi di banyak wilayah," tegas Awan.

Dalam kesempatan terpisah, pengamat ekonomi dari STIE YKP Yogyakarta, Aditya Hera Nurmoko, mengatakan pernyataan Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, tentang indikasi monopoli beras di balik kelangkaan beras di Lampung cukup beralasan. Sebab, kalau dilihat dari data produksi pada 2023, Lampung memproduksi 3,2 juta ton padi dan hanya perlu 1,2 juta ton untuk konsumsi setempat.
Halaman Selanjutnya....