KPK Sidak Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru

KPK melakukan inspeksi mendadak terkait penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri seiring dengan adanya pengaduan dan keresahan dari masyarakat.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sidak dilakukan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta dua perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah (Jateng).

"Kami mengambil data PMB tahun 2024 ini. Data yang diperoleh dalam sidak tersebut akan dianalisis KPK dan langkah perbaikan akan dibahas bersama Kemendikbudristek," ujar Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, usai sidak di Kemendikbudristek, di Jakarta, Selasa (30/7).

Nurul mengatakan, latar belakang sidak karena adanya pengaduan dan keresahan terkait manipulasi penerimaan mahasiswa baru. Menurutnya, dalam penerimaan mahasiswa baru terdapat jalur afirmasi yang kerap disalahgunakan dan berujung terjadinya suap.

Dia menyebut, terkait banyaknya laporan jalur mandiri, pihaknya memilih sampel dua kampus di jawa tengah karena banyaknya laporan terkait jalur mandiri. Meski demikian, pihaknya belum bisa mengungkapkan perguruan tinggi tersebut.

"Jadi dua perguruan tinggi bukan karena ada dugaan korupsi. Kita tidak bisa ungkap karena melindungi perguruan tinggi tersebut. Sampel 2 perguruan tinggi dipilih secara acak itu untuk yang mandiri," jelasnya.

Nurul mengungkapkan, pihaknya juga merasa perlu untuk mengambil data dari Kemendikbudristek dalam rangka menganalisis data jalur tulis. Pihaknya menerima laporan dari masyarakat terkait tes tersebut sehingga butuh analisis lebih dalam.

"Saya yakin kalau tes itu relatif makin kecil (penyalahgunaannya), tapi itu nanti kita paparkan setelah selesai," terangnya.

Dia mengundang masyarakat yang mengetahui adanya praktik korupsi dalam Penerimaan Mahasiswa Baru tahun ini untuk melapor. Menurutnya, hal tersebut penting untuk perbaikan proses penerimaan mahasiswa baru.

"Yang paling penting, sidak ini kami lakukan bersama dan komitmen bersama untuk memperbaiki agar PMB lebih clear dan berkepastian. Ke depan akan kami tata bersama agar setiap pelaksana, baik dari Kemendikbudristek maupun stakeholder yang terlibat memberikan kepastian agar tidak bermasalah di kemudian hari," ucapnya.

Layanan Publik

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, Abdul Haris, memastikan, pihaknya terus kerja sama dengan KPK untuk memantau dan memonitor seleksi penerimaan mahasiswa baru.

Pihaknya juga terus mengingatkan perguruan tinggi untuk selalu menjaga akuntabilitas dan semuanya harus sesuai prinsip adil, akuntabel, transparan, dan bebas kepentingan.

"Kami mendukung penuh atas upaya kerja sama KPK. Kami dukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari PMB ini agar bebas dari kepentingan," tuturnya.

Haris mengingatkan perguruan tinggi merupakan layanan publik sehingga selalu mendapat sorotan publik. Pihaknya akan mendukung KPK jika terdapat temuan dari hasil analisis sidak penerimaan mahasiswa baru.

"Ini menjadi proses pembelajaran yang penting, karena menyangkut pelayanan publik. Kami pun sudah menyediakan layanan pengaduan dan ini kami harus melakukan koordinasi dengan pengaduan yang ada di KPK," terangnya. ruf/S-2