KPK Kumpulkan Bukti Pencucian Uang Bupati Kukar

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa sebanyak empat koper dokumen dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur, Jumat (29/30).

Dokumen itu untuk pengembangan kasus yang menyeret Bupati Kukar, Rita Widya Sari. Empat SKPD tersebut adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbangda), Dinas Sosial dan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan KPK akan menelusuri lebih jauh soal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi Bupati Rita Widyasari. Menurut Basaria, tidak menutup kemungkinan KPK juga akan menjerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk Rita.

"Sudah barang tentu akan dilanjutkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang. Karena tim masih di lapangan, pasal-pasal yang kami terapkan Pasal 12 huruf, Pasal 12 huruf b dan Pasal 12 B (pasal suap dan gratifikasi)," kata Basaria.

Saat ini, Rita telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK bersama dua orang lainnya, yaitu Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), Khairudin, dan Hari Susanto Gun selaku Direktur Utama PT SGP (Sawit Golden Prima).
Halaman Selanjutnya....