KPK Harus Dalami Laporan "Mark Up" Impor Beras

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR, Kamis (20/6), menjelaskan Demurrage yang menjadi persoalan.

Dia menjelaskan Demurrage atau keterlambatan bongkar muat, terangnya, merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko handling komoditas impor. "Jadi misalnya dijadwalkan 5 hari, menjadi 7 hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dsb. Dalam mitigasi risiko importasi, Demurrage itu biaya yang sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor impor. Adanya biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan eskpor impor," ucap Bayu.

Adapun Bulog, papar Bayu, selalu berusaha meminimalkan biaya demurrage. Hal itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengeskpor.

Seperti diketahui, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai 2,7 triliun rupiah. "Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up," kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6).