KPK Harus Dalami Laporan "Mark Up" Impor Beras

Badiul berharap pemerintah membenahi tata kelola impor pangan, dan dipastikan tidak menjadi lahan para pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan korupsi atau tindakan lainnya yang merugikan keuangan negara.

"Pemerintah, seharusnya sudah melakukan tindakan yang lebih nyata untuk memenuhi kebutuhan beras tidak lagi dari impor. Misalnya, memperkuat keberpihakan pada petani, meningkatkan produksi dalam negeri, memberikan jaminan harga yang baik saat panen raya," tegasnya.

Menanggapi adanya laporan pihak terkait mengenai dugaan mark up impor 2,2 juta ton, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Gusti Ketut Astawa mengungkapkan pihaknya tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog. "Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujar Ketut.

Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka.

Terkendala "Demurrage"
Halaman Selanjutnya....