Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding, tentang Bansos di Pilkada
KPK Akan Cegah Politisasi dan Korupsi Bansos di Masa Pilkada
Foto : ISTIMEWA
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 yang digelar pada Desember 2020, di tengah pandemi covid-19, dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan para calon kepala daerah dalam menyalurkan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi garda terdepan untuk mencegah terjadinya korupsi serta politisasi terkait penyaluran bansos di saat pilkada nanti. Untuk mengupas hal tersebut, Koran Jakarta mewawancarai Pelaksana Tugas Juru Bicara Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding. Berikut petikan wawancaranya.
Bagaimana KPK mengawasi dan mencegah politisasi bansos di masa pilkada?
KPK memaksimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi, monitoring, dan supervisi. Salah satunya dilakukan oleh Unit Koordinasi Wilayah KPK yang salah satu lingkup tugasnya adalah memantau penyaluran bansos Covid-19 di seluruh Indonesia.
Pemantauan penyaluran bansos Covid-19 seperti apa?
Halaman Selanjutnya....
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya