Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Korupsi Kalapas Sukamiskin

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Perbuatan negatif PNS lapas dan rutan bertahun-tahun amat memalukan. Apakah sistem atau SDM dalam lapas dan rutan yang salah ataukah dua-duanya sudah salah? Sistem mereka sebetulnya on the track. Berbagai peraturan wajib ditaati WBP tanpa pandang bulu sudah mencukupi. Tidak ada peraturan formal yang meresahkan para terpidana. Karena pemicu dan pelaku adalah PNS, maka perbaikan dalam pelayanan lapas dan rutan harus dimulai dari mereformasi, termasuk lebih mendisiplinkan PNS. Seandainya para PNS menaati peraturan, maka operasional lapas akan berjalan baik.

Benar ajakan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Liberti Sitinjak, agar jajaran lapas berhenti bersandiwara dan menipu diri sendiri. Bagaimana mengakhiri sandiwara jika penulis skenario, sutradara, dan pemain selama ini meraup keuntungan besar? SDM tersebut sungguh membuat kepercayaan masyarakat berantakan. Kewibawaan lapas di titik terendah.

Yang selama ini mengambil keuntungan dari lapas dan rutan tidak ada sense of belonging, rasa memiliki, instansi negara untuk mendidik mentalitas warga penjara agar saat kembali ke masyarakat berperilaku baik. Praktik suap dan pungli makin liar, tidak terkendali karena pelakunya adalah orang dalam bermental korup. Mereka tidak lagi memiliki semangat bekerja, pelayanan. Sipir pungli kelas teri sampai dengan kalapas yang minta dan menerima uang menjual kepercayaan.

Pencopotan jabatan Kalapas Sukamiskin, Kakanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Barat, dan Kepala Divisi PAS Jawa Barat sebagai terapi yang baik atas kasus tersebut. Keputusan tersebut benar berdasar code of conduct nilai-nilai etika pemerintahan. Apalagi sebelumnya, Menkumham telah mengultimatum untuk mencopot Kakanwil jika akuntabilitas lapas dan rutan di wilayah kerjanya tercemar.

Seluruh kementerian, lembaga, dan instansi pemerintah harus berorientasi pada hasil serta manfaat yang baik dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan maupun pelayanan. Tiga pejabat eselon II yang dicopot tidak menunjukkan kinerja baik. Kejujuran, ketaatan, kerja sama bernilai rendah, tidak simetris dengan jabatan yang dipercayakan.
Halaman Selanjutnya....

Komentar

Komentar
()

Top