Nasional Mondial Ekonomi Megapolitan Olahraga Rona The Alun-Alun Kupas Splash Wisata Perspektif Wawancara Edisi Weekend Foto Video Infografis

Korsel akan Batalkan Perjanjian Damai dengan Korut, Buntut Aksi Balon Sampah

Foto : AP/Yonhap/Hong Hae-in

Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan Chang Ho-jin berbicara saat pengarahan tentang pertemuan Dewan Keamanan Nasional (NSC) di Kantor Kepresidenan di Seoul, Korea Selatan, Minggu, 2 Juni 2024.

A   A   A   Pengaturan Font

SEOUL - Korea Selatan pada Senin (3/6) mengumumkan akan menangguhkan perjanjian pemulihan hubungan dengan Korea Utara untuk menghukum negara itu setelah aksi peluncuran balon pembawa sampah, bahkan setelah Korea Utara mengatakan akan menghentikan aksi tersebut.

Dilaporkan Associated Press, Korea Utara telah menerbangkan ratusan balon untuk menjatuhkan sampah dan pupuk kandang ke wilayah Korea Selatan sebagai reaksi kemarahan mereka atas kampanye selebaran sipil yang dilakukan Korea Selatan sebelumnya. Pada hari Minggu, Korea Selatan mengatakan akan mengambil langkah pembalasan yang "tak tertahankan" sebagai tanggapan, sebelum Korea Utara tiba-tiba mengumumkan akan berhenti menerbangkan balon melintasi perbatasan.

Dewan Keamanan Nasional Kepresidenan Korea Selatan mengatakan, pihaknya telah memutuskan untuk menangguhkan perjanjian antar-Korea tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi permusuhan di garis depan, sampai rasa saling percaya antara kedua Korea pulih, menurut kantor kepresidenan.

Dewan Keamanan mengatakan penangguhan tersebut memungkinkan Korea Selatan untuk melanjutkan latihan militer di dekat perbatasan dengan Korea Utara dan mengambil tanggapan yang efektif dan segera terhadap provokasi yang dilakukan Korea Utara. Dikatakan bahwa proposal mengenai penangguhan tersebut akan diajukan ke Dewan Kabinet pada hari Selasa untuk mendapatkan persetujuan.

Para pengamat mengatakan Korea Selatan memerlukan penangguhan perjanjian itu untuk memulai kembali siaran propaganda anti-Pyongyang, lagu-lagu K-pop, dan siaran berita dari pengeras suara di perbatasan. Mereka mengatakan siaran-siaran seperti itu sebelumnya menyakitkan bagi Korea Utara, dimana sebagian besar dari 26 juta penduduknya tidak diperbolehkan mengakses berita-berita asing secara resmi.

Perjanjian tahun 2018, yang dicapai dalam periode rekonsiliasi singkat antara Presiden Korea Selatan saat itu, Moon Jae-in, dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, mengharuskan kedua Korea menghentikan semua tindakan permusuhan, termasuk siaran propaganda dan kampanye selebaran.

Namun perjanjian itu tidak secara jelas menyatakan bahwa selebaran sipil juga harus dilarang. Hal ini memungkinkan para aktivis Korea Selatan untuk terus menerbangkan balon untuk menjatuhkan selebaran anti-Pyongyang, USB yang berisi drama Korea Selatan dan berita dunia, serta uang dollar AS di Korea Utara. Marah dengan kampanye selebaran tersebut, Korea Utara menembaki balon-balon yang masuk dan menghancurkan kantor penghubung antar-Korea yang tidak dihuni dan dibangun oleh Korea Selatan di Korea Utara.

Kesepakatan tahun 2018 sudah terancam gagal. Ketegangan meningkat setelah peluncuran satelit mata-mata Korea Utara pada bulan November lalu mendorong kedua Korea mengambil langkah yang melanggar perjanjian tersebut, seperti Korea Selatan melanjutkan pengawasan udara garis depan dan Korea Utara memulihkan pos-pos penjaga perbatasan.

Sejak Selasa lalu, total sekitar 1.000 balon Korea Utara yang membawa kotoran, puntung rokok, potongan kain, dan kertas bekas ditemukan di berbagai wilayah di Korea Selatan. Tidak ada zat berbahaya ditemukan, menurut militer Korea Selatan.

Pada Minggu malam, Wakil Menteri Pertahanan Korea Utara, Kim Kang Il mengatakan, Korea Utara akan menghentikan kampanye balon udaranya karena hal itu memberikan "cukup pengalaman bagi Korea Selatan tentang betapa tidak menyenangkannya perasaan mereka." Dia mengatakan Korea Utara akan menerbangkan balon lagi jika aktivis Korea Selatan memulai kembali aktivitas balon mereka.

Para ahli mengatakan kampanye balon yang dilakukan Korea Utara dimaksudkan untuk memicu perpecahan di Korea Selatan mengenai kebijakan keras pemerintah konservatif terhadap Korea Utara. Sejak 2022, Korea Utara secara dramatis meningkatkan uji coba senjatanya, yang oleh disebut para analis sebagai upaya meningkatkan kemampuan nuklirnya dan meningkatkan pengaruhnya dalam diplomasi masa depan dengan AS.


Redaktur : Lili Lestari
Penulis : Antara

Komentar

Komentar
()

Top