Koordinasi Lemah Hambat Penurunan "Stunting"

MEDAN - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menilai koordinasi antarlembaga menjadi salah satu kendala penurunan kasus anak stunting di daerah belum tercapai.

"Belum masif, koordinasi di daerah kan untuk stunting ada beberapa lembaga yang tangani. Cara kerjanya belum secara bersama melakukan upaya kerja bersama," kata dia usai meninjau Posyandu Balita Melur di Desa Tumpatan Nibung, Kecamatan Batang Kuis, Deli Serdang, Sumatera Utara, kemarin.

Ia menjelaskan penurunan kasus stunting di Kabupaten Deli Serdang sudah mencapai 13,9 persen atau di bawah target nasional 14 persen pada 2024.

Namun demikian, kasus stunting di tingkat Provinsi Sumatera Utara masih mencapai 21 persen sehingga diperlukan upaya percepatan agar target setiap provinsi bisa mencapai 14 persen pada 2024.

Menurut Ma'ruf, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk mendukung percepatan penurunan stunting sudah cukup besar, yakni 30,4 triliun rupiah pada 2023.

Namun demikian, ia juga menilai bahwa dengan banyaknya unsur yang terlibat, tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi di lapangan. Oleh karena itu, ia meminta peran gubernur dan kepala daerah berkoordinasi merealisasikan anggaran untuk percepatan penurunan angka stunting, terutama pada daerah dengan kasus yang masih tinggi, seperti Sumatra Utara dan Sulawesi Barat.

"Saya minta BKKBN sebagai koordinasi di lapangan, dengan rencana aksinya terus menyasar daerah yang masih tinggi. Dalam rapat koordinasi sudah kita antisipasi untuk mempercepat itu, dengan perhitungan akan tercapai 14 persen itu dengan kolaboratif itu," kata dia.

Kematian Ibu dan Anak

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, berharap para dokter ahli kebidanan dan kandungan (obgyn) untuk membantu mencegah lahirnya bayi-bayi stunting baru. Menurutnya, pencegahan stunting selaras dengan menekan angka kematian ibu dan bayi.

"Ketika ingin menurunkan angka kematian ibu dan bayi tentu kita perjuangan juga punya latar belakang yang sama antara stunting kemudian juga Total Fertility Rate," ujar Hasto, dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan HOGSI, di Bandarlampung, Kamis (19/10).

Dia meminta Himpunan Obstetri & Ginekologi Sosial Indonesia (HOGSI) agar memperhatikan wilayah dengan prevalensi stunting di atas 30 persen seperti NTT, Sulawesi Barat, Papua, NTB, Aceh, dan Papua Barat. Wilayah-wilayah juga memiliki masalah yang sama terkait kasus kematian ibu dan bayi.

"Kami mohon titip untuk ikut bersama-sama mempercepat penurunan stunting di wilayah-wilayah tersebut," jelasnya.

Hasto menyebut, pemberian tablet tambah darah kepada remaja yang mau nikah belum sukses. Demikian juga pemberian ASI (Air Susu Ibu) eksklusif juga masih belum memenuhi target.

Meski begitu, dia optimistis target penurunan stunting 14 persen pada 2024 dapat dicapai dengan melihat tren penurunan stunting yang terjadi hingga saat ini.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyampaikan bahwa pencapaian prevalensi stunting pada balita di Provinsi Lampung menunjukkan tren yang positif. Sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 menunjukkan tren yang positif, dari 27,28 persen di Tahun 2016, menjadi 15,2 persen di Tahun 2022. "Pencapaian di tahun 2022 ini menempati peringkat ke-3 provinsi dengan stunting terendah se-Indonesia," ucapnya.