Komitmen Kurangi Impor Harus Dijalankan

Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Airlangga Surabaya, Gitadi Tegas, mengatakan pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa di K/L dan BUMN dengan langkah-langkah yang komprehensif. Selain itu, harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengawasan dan penindakan.

"Pengawasan yang berkelanjutan dan ketat akan lebih menjamin hasil berupa penurunan impor, daripada kebijakan yang sifatnya hanya shock therapy," kata Gitadi.

Menurut Gitadi, ajakan Presiden Jokowi secara prinsip sangat bagus, tetapi faktanya saat diimplementasikan di tingkat K/L dan BUMN banyak yang tidak jalan, bahkan melenceng. Misalnya, kasus pengadaan pipa di Pertamina yang lebih memilih produk impor, padahal ada buatan dalam negeri.

"Sering kali kebutuhan impor muncul karena reaksi kita terlambat. Mulai sekarang pemerintah perlu mengoptimalkan seluruh institusi yang terlibat dalam pengawasan impor ini untuk lebih efektif, mulai bea cukai, aparat hukum, dan lainnya," kata Gitadi.

Setelah melakukan pengawasan yang ketat, dia memandang perlu ada parameter dan data yang jelas untuk memastikan komitmen mengurangi impor berjalan baik. Sebab, kebijakan yang perspektifnya seperti pemadam kebakaran belum tentu menghasilkan seperti yang diharapkan.
Halaman Selanjutnya....