Komitmen Kurangi Impor Harus Dijalankan

"Ada ratusan BUMN dan anak usahanya maka bisa dievaluasi satu per satu, seberapa patuh dengan regulasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)," tegas Bhima.

Selain membangun budaya, pendataan juga diperlukan untuk menginventarisasi berapa banyak produk substitusi impor yang bisa masuk ke pengadaan barang jasa BUMN.

"Setelah itu kasih sanksinya, misalnya surat peringatan dulu, baru lakukan pemberhentian terhadap direksi yang tidak melakukan perbaikan porsi konten lokal," katanya.

Dalam kesempatan lain, Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Kalimantan Barat (Kalbar) meminta pemerintah pusat untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang tidak populis yakni melakukan impor beras.

n SB/ers/E-9