![Komisi III DPR Nilai Pembahasan Amendemen UUD 1945 Sebaiknya Setelah Pemilu 2024](https://koran-jakarta.com/images/article/komisi-iii-dpr-nilai-pembahasan-amendemen-uud-1945-sebaiknya-setelah-pemilu-2024-230818152921.jpg)
Komisi III DPR Nilai Pembahasan Amendemen UUD 1945 Sebaiknya Setelah Pemilu 2024
![Komisi III DPR Nilai Pembahasan Amendemen UUD 1945 Sebaiknya Setelah Pemilu 2024](https://koran-jakarta.com/images/article/komisi-iii-dpr-nilai-pembahasan-amendemen-uud-1945-sebaiknya-setelah-pemilu-2024-230818152921.jpg)
Ilustrasi amandemen UUD 1945
"Kita juga harus berkomitmen agar seluruh tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan lancar tanpa diinterupsi silang sengketa soal amendemen tersebut," ucapnya.
Sebelumnya, Rabu (16/8), usulan amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI Tahun 2023.
Bambang Soesatyo dalam pidatonya menyinggung ada beberapa masalah yang belum ada jalan keluar konstitusionalnya, terutama setelah amendemen ke-4 UUD 1945. Problem itu di antaranya terkait dengan kelembagaan, tugas pokok dan fungsi MPR, serta Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Sementara itu, Ketua DPD RI dalam pidatonya mengusulkan amendemen UUD NRI Tahun 1945, di antaranya menjadikan MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dan membuka peluang anggota DPR RI berasal dari nonpartisan.
Redaktur : Sriyono
Komentar
()Muat lainnya