Kolaborasi Jadi Kunci Penting Tangani Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan kolaborasi menjadi kunci penting dalam mendukung upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.

"Kemenko mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kolaborasi, koordinasi, dan sinergi dalam rangka melakukan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem," kata Muhadjir Effendy dalam keterangannya di Jakarta, Senin (6/3).

Muhadjir menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem mengamanatkan kepada kementerian/lembaga terkait dan juga pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang terukur guna mempercepat target penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menko PMK juga mengingatkan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan agar program yang dijalankan telah terintegrasi dan juga tepat sasaran. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah perlunya pelibatan masyarakat untuk ikut berperan aktif.

Muhadjir Effendy juga mengemukakan tiga kegiatan kunci yang akan difokuskan guna mendukung upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrem. "Pemerintah terus berfokus pada tiga kegiatan kunci penanganan kemiskinan ekstrem," katanya.

Pertama, bantuan sosial dan subsidi, yaitu kelompok program atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.

Kedua, pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin ekstrem. Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang bertujuan untuk menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Melalui optimalisasi tiga kegiatan kunci tersebut, kata dia, diharapkan dapat mendukung komitmen pemerintah untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Lokasi Prioritas

Muhadjir juga mengingatkan program percepatan penanganan kemiskinan ekstrem harus fokus pada lokasi prioritas.

Pemerintah menargetkan menghapuskan kemiskinan ekstrem dari empat persen atau 10,86 juta jiwa pada tahun 2021 menjadi nol persen pada tahun 2024.

Menko juga mengatakan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem jadi program prioritas pada tahun 2023. "Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem jadi program prioritas. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo," katanya.

Sebelumnya, Muhadjir meminta pemerintah daerah untuk melakukan validasi data penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah masing-masing. "Validasi data untuk kemiskinan ekstrem sangat diperlukan agar akurat dan sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan," katanya.

"Setiap daerah agar melakukan validasi terkait dengan data P3KE agar nantinya ditindaklanjuti oleh Kemenko PMK. Apabila ada daerah yang masih terkendala data, maka bisa dikoordinasikan ke Kemenko PMK," tegasnya.

Dengan basis data yang akurat, ia mengatakan, program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem akan bisa menjangkau penduduk miskin yang membutuhkan bantuan pemerintah.

Pemerintah berupaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem yang pada tahun 2021 tercatat empat persen atau 10,86 juta jiwa menjadi nol persen pada 2024.