KKP Optimistis PNBP 2021 Tembus Rp1 Triliun

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membukukan rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, hampir 1 triliun rupiah. Peningkatan ini seiring perbaikan tata kelola sektor kelautan dan perikanan, khususnya perikanan tangkap dan pengelolaan ruang laut.

"Ini adalah satu pencapaian walaupun apa yang kita lakukan pada 2021 belum maksimal. Namun, kita sudah punya langkah-langkah strategis, dan bisa membuktikan tagline KKP Rebound," kata Menteri Sakti Wahyu Trenggono dalam Bincang Bahari Edisi Spesial bertajuk Catatan Akhir Tahun 2021 dan Program Ekonomi Biru 2022 di Jakarta, Rabu (22/12).

Hingga 21 Desember 2021, KKP membukukan PNBP sebesar 920 miliar rupiah, meningkat drastis dibandingkan catatan pada dua tahun sebelumnya sebesar 600-an miliar rupiah dan 500-an miliar rupiah.

Jumlah peneriman tahun ini masih berpeluang melonjak hingga menembus 1 triliun rupiah karena masih ada potensi tagihan bidang perikanan tangkap, serta tagihan atas pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan eksplorasi minyak dan gas (migas) yang jumlahnya masing-masing lebih dari 35 miliar rupiah dan 350 miliar rupiah.

"Ini akan kita tagih (migas), karena tujuan dari penarikan ini juga salah satunya untuk melakukan mitigasi dari aktivitas eksplorasi yang dilakukan," kata Trenggono.

Trenggono memastikan PNBP yang didapat akan digunakan sepenuhnya untuk percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan, mulai dari perbaikan sarana dan prasarana di pelabuhan hingga program peningkatan kualitas dan ekspor produk perikanan Indonesia.

Ekonomi Biru

Mengenai program terobosan, Trenggono memastikan implementasinya sesuai dengan prinsip ekonomi biru dengan pelestarian ekologi sebagai syarat utama. Menurutnya, ekosistem perikanan yang sehatlah yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.

Salah satu wujud implementasi ekonomi biru itu adalah penangkapan ikan berdasarkan kuota dan zonasi.