KKP Mesti Segerakan Solusi Aturan Pelarangan

Slamet menambahkan bahwa tahun 2018 ini anggaran DJPB tetap difokuskan untuk kepentingan para pemangku kepentingan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari anggaran DJPB yang dialokasikan untuk pemangku kepentingan mencapai 80,04 persen dan hanya 19,96 persen untuk dukungan manajemen.

Program Prioritas

Anggaran DJPB untuk pemangku kepentingan diimplementasikan dalam bentuk program-program prioritas perikanan budidaya, yaitu sarana dan prasarana budidaya meliputi 250 paket minapadi, 20 paket bantuan ikan hias, dan 150 paket budidaya lele bioflok.

Kemudian bantuan pakan ikan berupa 50 paket pakan mandiri dan 1 unit pabrik pakan skala medium. Selain itu, melanjutkan pelaksanaan SKPT di 3 lokasi, dukungan benih sebanyak 155 juta ekor dan 425 ribu ekor bantuan induk, serta 8 paket kebun bibit rumput laut.

KKP juga akan merealisasikan operasional KJA offshore di tiga lokasi, 5.000 Ha asuransi pembudidaya, pembangunan embung satu lokasi dan rehabilitasi saluran irigasi tambak/kolam 16 paket dan dukungan 40 unit eksavator.
Halaman Selanjutnya....