KKP Mesti Segerakan Solusi Aturan Pelarangan

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu fokus menyegerakan munculnya solusi yang efektif, terkait beragam regulasi yang berisi pelarangan dalam rangka meningkatkan sumber daya kelautan berkelanjutan.

"Sebaiknya pemerintah fokus menyegerakan solusi atas pelbagai peraturan menteri berupa pelarangan yang terbit sejak lama," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Abdul Halim, sejumlah regulasi larangan tersebut antara lain adalah penggantian cantrang, serta pendampingan pembudidaya lobster terkait regulasi pengaturan penangkapan komoditas tersebut. Dia berpendapat bahwa sejumlah hal itu lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan fokus kepada program padat karya yang berpotensi berdampak kepada munculnya kepentingan politik jangka pendek.

Sebelumnya, KKP pada 2018 fokus melaksanakan program prioritas padat karya sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada setiap kementerian agar memiliki program padat karya.

"Program padat karya mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan ekonomi lokal, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.

Slamet menambahkan bahwa tahun 2018 ini anggaran DJPB tetap difokuskan untuk kepentingan para pemangku kepentingan sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hal tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari anggaran DJPB yang dialokasikan untuk pemangku kepentingan mencapai 80,04 persen dan hanya 19,96 persen untuk dukungan manajemen.

Program Prioritas

Anggaran DJPB untuk pemangku kepentingan diimplementasikan dalam bentuk program-program prioritas perikanan budidaya, yaitu sarana dan prasarana budidaya meliputi 250 paket minapadi, 20 paket bantuan ikan hias, dan 150 paket budidaya lele bioflok.

Kemudian bantuan pakan ikan berupa 50 paket pakan mandiri dan 1 unit pabrik pakan skala medium. Selain itu, melanjutkan pelaksanaan SKPT di 3 lokasi, dukungan benih sebanyak 155 juta ekor dan 425 ribu ekor bantuan induk, serta 8 paket kebun bibit rumput laut.

KKP juga akan merealisasikan operasional KJA offshore di tiga lokasi, 5.000 Ha asuransi pembudidaya, pembangunan embung satu lokasi dan rehabilitasi saluran irigasi tambak/kolam 16 paket dan dukungan 40 unit eksavator.

Slamet juga menekankan bahwa program prioritas DJPB tersebut ditujukan agar dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat dirasakan langsung pembudidaya.

Ant/E-10