KKP Mesti Segerakan Solusi Aturan Pelarangan

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) perlu fokus menyegerakan munculnya solusi yang efektif, terkait beragam regulasi yang berisi pelarangan dalam rangka meningkatkan sumber daya kelautan berkelanjutan.

"Sebaiknya pemerintah fokus menyegerakan solusi atas pelbagai peraturan menteri berupa pelarangan yang terbit sejak lama," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim di Jakarta, Senin (12/3).

Menurut Abdul Halim, sejumlah regulasi larangan tersebut antara lain adalah penggantian cantrang, serta pendampingan pembudidaya lobster terkait regulasi pengaturan penangkapan komoditas tersebut. Dia berpendapat bahwa sejumlah hal itu lebih efektif untuk dilakukan dibandingkan fokus kepada program padat karya yang berpotensi berdampak kepada munculnya kepentingan politik jangka pendek.

Sebelumnya, KKP pada 2018 fokus melaksanakan program prioritas padat karya sebagaimana arahan dari Presiden Joko Widodo kepada setiap kementerian agar memiliki program padat karya.

"Program padat karya mampu menyerap tenaga kerja lokal secara massal, menggerakkan ekonomi lokal, dan berdampak luas bagi masyarakat sekitar," kata Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto.
Halaman Selanjutnya....