Kinerja BPJS Kesehatan Tak Sesuai Harapan

Dihubungi terpisah, Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar, berpendapat teguran Presiden di depan publik mengesankan Presiden lepas tangan dengan persoalan tersebut. Idealnya, Presiden memanggil direksi BPJS Kesehatan, membahas bersama apa masalahnya, dan bagaimana jalan keluarnya. "Presiden seperti lepas tangan. Tidak benar cara seperti itu," katanya.

Menurutnya, masalah defisit anggaran di BPJS Kesehatan berdampak luas terhadap pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pesertanya. Karena itu, sudah seharusnya Presiden memberi jalan keluar agar persoalan tersebut segera teratasi. "Presiden harus panggil direksi BPJS Kesehatan dan pihak terkait, dan benahi manajemennya," katanya.

Menurut dia, salah satu jalan keluar mengatasi defisit tersebut adalah menaikkan jumlah premi peserta. Namun, pemerintah memilih tidak melakukannya. "Sistem iurannya harus dibenahi. Besarnya iuran sekarang hanya sekitar 25 ribu rupiah, padahal ideal dan sehatnya itu 36 ribu rupiah. Makanya sampai sekarang tidak menutup kerugian," ujarnya.

Bentuk Perhatian

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fahmi Idris, ketika dihubungi enggan menanggapi langsung teguran Presiden tersebut. Dia malah menyerahkan kepada Kepala Biro Humasnya untuk menanggapi.
Halaman Selanjutnya....