KHDPK Inovasi Bernas, Harus Dilihat Secara Holistik Ekosistem Pulau Jawa

Saatnya rakyat diberi kepercayaan mengelola kawasan hutan yang didukung oleh organisasiyang baik, tata kelola yang baik, dan sistem kelembagaan yang sesuai. Di Amerika Serikat 60% hutannya dikuasai rakyat, di Jepang 70% hutannya milik rakyat, di Jerman 60% hutannya dikuasai rakyatnya. Negara maju membuktikan bahwa sustain di tangan kelola kelembagaannya oleh rakyat.

"Perhutanan sosial harus didukung dan dikelola dengan hati dan empati yang dalam dari semua pihak. Jika model integrasi ini berjalan maka besar keyakinan bahwa fungsi hutan KHDPK bersama hutan lainnya dapat menjalankan fungsi regulator dan reservoir alam di Pulau Jawa," tambahnya.

Agar KHDPK dapat diwujudkan maka Kementerian LHK perlu melakukan hal-hal sebagai berikut (1) Kementerian LHK tetap melaksanakan SK 287 dan Segera menyampaikan peta KHDPK kepada publik; (2) Mengeluarkan SK Perhutanan Sosial khusus Jawa; (3) Sosialisasi KHDPK kepada pemerintah daerah dan publik di daerah-daerah; (4) Memudahkan persyaratan untuk mendapatkan ijin pemanfaatan hutan; (5) Mempercepat proses persetujuan perhutanan sosial;

Selanjutnya, (6) Mempercepat penyelesaiaan pemukiman dalam kawasan yang dipandu langsung oleh LHK; (7) Menyelesaikan proses TORA di Pulau Jawa; (8) Melakukan pendampingan dan bantuan teknis pada kelompok-kelompok masyarakat yang memerlukan; (9) Mendorong munculnya usaha produktif dalam kelompok perhutanan sosial; (10) Membuat panduan tata kelola perhutanan sosial tingkat tapak secara partisipatif; (11) Segera membentuk kelembagaan badan kelola KHDPK sampai tingkat tapak; (12) lakukan monev secara berkala pada seluruh kegiatan didalam KHDPK.