KHDPK Inovasi Bernas, Harus Dilihat Secara Holistik Ekosistem Pulau Jawa

Masalah terbesar sebenarnya ada pada Kementerian LHK karena saat ini LHK terlihat seperti ragu-ragu. Keragu-raguan ini terlihat dari tidak jelasnya petaa areal KHDPK yang belum disampaikan ke publik. San Arfi menyarankan Kementerian LHK tegak lurus pada peraturan perundangan saja dan segera pastikan peta KHDPK yang ada sebagai lampiran SK 287 tersebut.

Jika semua sudah pasti maka semua dugaan-dugaan yang menyudutkan Kementerian LHK dapat hilang dengan sendirinya. Rakyat desa di Jawa sudah melek informasi dan sudah tahu mana yang baik dan lebih baik untuk kehidupan mereka. Bertindak jujur dengan masyarakat maka masyarakat akan percaya pada pemerintah.

Menurut San Afri, masa depan pengelolaan hutan di Pulau Jawa terbukti tidak dapat hanya menyandarkan pada peran hutan negara saja (apalagi hutan negaranya sudah rusak). Hutan rakyat bagian dari pengisi landscape Pulau Jawa harus dimasukkan dalam pengelolaan landscape hutan di Jawa. Hutan negara dalam model KHDPK salah satunya untuk memperbaiki potensi sumberdaya hutannya yang sekaligus memecahkan masalah sosial ekonomi rakyat yang miskin, kurang beruntung dan hidup di sekitar kawasan hutan negara.

KHDPK harus dibangun dengan paradigma kemanusiaan dalam proses membangun hutannya. Integrasi ekologi, sosial budaya dan kelembagaan, dan ekonomi produktif menjadi bahan utama mengelola dan membangun hutan di wilayah KHDPK.

Konsep membangun hutan rakyat dapat ditransformasi ke dalam pengelolaan lahan hutan KHDPK. Konsep Perhutanan sosial sepenuhnya dapat diterapkan dalam KHDPK. Konsep perhutanan sosial adalah implementasi dari integrasi kepentingan ekologi, sosial kelembagaan, dan ekonomi produktif.
Halaman Selanjutnya....